Sempat Tertunda, Tahapan Pilhut di Minsel Mulai Jalan Lagi

  • Whatsapp
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Einstein Runtunuwu

MINSEL, SULAWESION.COM  — Masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) terutama Desa Desa yang sudah merindukan akan berlangsungnya pemihan kepala desa, atau bagi masyarakat Minahasa lebih di kenal dengan Hukum Tua, mungkin dengan adanya penjelasan ini, sudah bisa mulai mendapatkan angin segar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) kembali mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa atau hukum tua.

Bacaan Lainnya

Dalam surat Kemendagri nomor 270 yang dikeluarkan pada tanggal 8 oktober lalu itu, dalam rangka menindaklanjuti surat edaran sebelumnya terkait penundaan tahapan pemilihan diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Seperti disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Einstein Runtunuwu, bahwa surat edaran tersebut menjadi jawaban pertanyaan masyarakat Minsel selama ini.

“Dalam surat terbaru itu, pada intinya menyebutkan kalau pelaksanaan pemilihan hukum tua yang sebelumnya ditunda karena adanya peningkatan kasus covid-19, sudah bisa kembali dilanjutkan. Hanya saja ini berlaku untuk kabupaten yang PPKMnya di bawah level 4,” kata Einstein.

Ein sapaan akrabnya mengatakan, Kabupaten Minsel sudah siap melaksanakan proses pelaksanaan Pilhut.

“Kabupaten Minsel saat ini sudah PPKM Level kedua, sehingga pelaksanaan tahapan pemilihan hukum tua (Pilhut) sudah bisa dilanjutkan,” Ucap Ein.

“Sudah akan mulai jalan tahapannya. Untuk Perbup Pilhut sendiri juga sudah ditanda tangani bupati September lalu,” tambah Ein.

Untuk kapan pelaksanaan pilhutnya, dia juga menambahkan belum bisa ditentukan karena masih memerlukan kajian lagi, namun dinas PMD sudah sementara mengatur strategi untuk pelaksanaannya.

“Tahapan pilhut maksimalnya enam bulan jadi pasti harus memerlukan kajian-kajian, baik dari gugus tugas, dinas kesehatan, kepolisian dan lainnya. Pastinya akan membutuhkan waktu karena untuk Pilhut ini ada 118 desa yang melaksanakannya. Kita masih menunggu hasil kajiannya nanti keputusan kapan diselenggarakan pilhut, pastinya akan disampaikan oleh bupati,” terangnya.

Ditambahkannya pula, bahwa, disini sudah jelas penundaan ini, bukan karna kesengajaan pemerintah kabupaten, tapi dikarenakan adanya pandemi Covid 19.

Semoga saja Pandemi Covid 19, akan benar benar selesai, dan roda pemerintahan yang ada bisa berjalan normal kembali, tutup Ein.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *