Pemda Bolmut Menjadikan Kecamatan Pinogaluman Sebagai Lokpri Pembangunan Daerah

  • Whatsapp

 

BOLMUT, SULUT- Kita ketahui bersama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) merupakan wilayah perbatasan, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, bolmut merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi antara sulawesi utara (Sulut) dan gorontalo, hal ini juga merupakan cermin bukti harga diri pembangunan di provinsi sulut. Karena itu pemerintah daerah (Pemda) menjadikan kecamatan pinogaluman sebagai salah satu wilayah prioritas pembagunan daerah.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmut DR. Drs. Hi. Asripan Nani M,Si saat menghadiri kegiatan Workshop Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, yang bertempat di aula kantor camat pinogaluman, Selasa (15/06/2021).

Hal ini juga disampaikan kepada pemerintah provinsi sulut, bahwa sebagai kawasan lokasi prioritas (Lokpri) kecamatan pinogaluman tentunya dihadapkan dengan berbagai keterbatasan infrastruktur sebagai penunjang pembagunan dalam berbagai aspek diantaranya:

Pertama, Belum ada akses jembatan yang menghubungkan desa busato kecamatan pinogaluman dengan desa buaata kecamatan atinggola kabupaten gorontalo utara.

Kedua, Terjadi abrasi pantai sepanjang 50 meter ke arah permukiman penduduk di desa buko utara dengan penigkatan rata rata 5 meter per tahun, memberikan potensi ancaman terhadap 127 unit rumah penduduk , sehingga diperlukan pembagunan pengaman pantai.

Ketiga, Pelayanan air bersih masing masing mengunakan sistem SPL, dimana 3.839 kk yang telah menikmati air bersih baru 700 kk, sehingga masih ada 3.139 kk yang belum terlayani air bersih.

Keempat, Belum ada bangunan pengaman tebing sungai diwilayah DAS andagile, agar pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat terlindungi dari abrasi.

Kelima, Terdapat 1,166 hektar bangunan dan jaringan irigasi merupakan kewenagan provinsi sulawesi utara yang tidak terpelihara dengab baik, terdapat 320 hektar sawah yang tidak terlayani air irigiasi.

Keenam, Bagunan pasar rakyat belum memadai untuk menggerakan perkekonomian masyarakat.

Ketujuh, Terdapat Bangunan dan fasilitasi pendidkan yang belum memadai, diperlukan perbaikan bangunan dan fasilitas pendidikan agar pelayanan pendidikan dapat optimal.

Kedelapan, Terdapat 2 unit fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas buko dan puskesmas tuntung, perlu ditunjang dengan peralatan kesehatan yang lebih baik.

Selain itu juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (KBPPD) Sulut Ir. Djemi Gagola, M.Si, ME Menyapaikan pembangunan di wilayah perbatasan memang harus selalu kita pandang tidak hanya dalam konteks pembangunan normal semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pihak swasta harus bersinergi bersama sama dalam mengoptimalkan segala potensi daerah, termaksud menyikapi dan mengsolusikan berbagai tantangan isu strategis, utamanya meyangkut aspek infrastruktur dasar ekonomi dan perdagangan sosial ketersediaan energi perhubungan, dan telekomunikasi serta pertahanan keamanan hukum.

“Pemprov Sulut sendiri telah mengagendakan berbagai program kerja strategis untuk pembagunan kawasan perbatasan, disamping itu, provinsi juga senatiasa bersinregi dengan pemerintah pusat guna keterpaduaan proses dan arah pembagunan,” jelas Djemi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *