Kejaksaan Talaud Ungkap Satu Mahkota Ratu Taroda, dan Dikembalikan SWM

  • Whatsapp

TALAUD – Tidak henti – hentinya Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud membongkar kasus Mahkota Ratu Taroda yang dibeli dengan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud dan ditahan mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip.

Berdasarkan surat perintah penyelidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaud dengan nomor, 24/P./TH.17/FD./02.21 Pada Rabu (24/03/2021) barang berupa mahkota itu dikembalikan salah Satunya.

“Terima kasih mantan Bupati Talaud Ibu Sri Wahyuni Manalip, yang telah mengembalikan mahkota sebagai aset daerah. Mahkota dengan nilai Tiga ratus juta lebih itu sudah menjalani tes pengujian di pengadaiyan Melonguane, dan hasilnya masih asli.
Mahkota yang dikembalikan mantan Bupati Talaud baru Satu buah, masih ada yang Satunya disimpan mantan Bupati SWM,” ungkap Kajari Talaud, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Muhammad Amin, SH bersama Tim penyidik Kejaksaan.

Mahkota yang sudah Dua Tahun lebih menjadi pertanyaan seantero masyarakat Kabupaten Talaud itu, akhirnya terjawab.

Hadir dalam pengetesan keaslian mahkota di pengadaiyan Melonguane, Kepala Dinas Pariwisata, Kabag Aset Daerah, dan Pihak Kejaksaan. Satu mahkota yang dikembalikan tersebut disimpan di Berangkas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Talaud.

Diketahui Pengadaan mahkota, baju dan Iainnya yang melekat dalam gelar yang diberikan para Pentua Adat kepada Bupati SWM lalu, selaku “Marambe Siangian Ratun Porodisa” dan menurut Bupati pada pernyataanya waktu itu, selesai menjabat sebagai Bupati Talaud dan adan melepaskan gelar, maka semuanya akan dikembalikan dan menjadi aset daerah.

Ditambahkan Kasi Pidsus, “Baru Satu Mahkota yang dikembalikan mantan Bupati Talaud SWM, kita menunggu etika baik dari mantan Bupati SWM yang masih menyimpan mahkota yang Satunya lagi. Jika tidak dikembalikan, maka proses hukum akan tetap jalan. Maka barang berupa mahkota harus dikembalikan ke daerah, jika tidak, akan ada sangsi pidananya berupa pengelapan aset atau korupsi,” tutup Kasi Pidsus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *